SIGLI – Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dikaji dan dipersiapkan secara matang. Langkah tersebut penting agar pengembangan pola layanan dapat berjalan baik tanpa mengganggu sistem pemenuhan gizi yang selama ini dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Gagasan melibatkan kantin sekolah dinilai memiliki potensi menjadi alternatif dalam mendukung pelaksanaan MBG di lingkungan pendidikan. Namun, penerapannya tidak cukup hanya dengan mengubah pola penyediaan atau distribusi makanan, melainkan harus mempertimbangkan kesiapan sekolah, pengelola kantin, standar gizi, keamanan pangan serta sistem pengawasan yang terukur.
Ketua Yayasan Bungsu Usaha Baru Helmi Saputra, selaku penyelenggara SPPG Gampong Manyang, Kecamatan Glumpang Baro, mengatakan penguatan kapasitas SPPG masih menjadi langkah penting untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan MBG. Menurutnya, keberadaan SPPG memiliki peran dalam memastikan proses penyediaan makanan berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan.
Helmi menjelaskan, SPPG memiliki sistem kerja yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan menu, penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, pengemasan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat. Karena itu, fasilitas, tenaga pengelola dan mekanisme kerja yang telah dibangun perlu dipastikan tetap optimal serta dapat berjalan secara berkelanjutan.
“SPPG bukan sekadar tempat produksi makanan, tetapi bagian dari sistem yang mencakup perencanaan menu, penyediaan bahan pangan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi,” ujar Helmi Saputra, Kamis (10/9/2026).
Ia menilai pelibatan kantin sekolah harus dilakukan berdasarkan kajian yang jelas dan terukur. Setiap sekolah memiliki kondisi dan kesiapan yang berbeda, sehingga pola penerapan MBG tidak bisa serta-merta diseragamkan tanpa melihat kemampuan fasilitas, sumber daya manusia serta kondisi lingkungan sekolah.
Menurut Helmi, kajian tersebut sebaiknya melibatkan pemerintah, pihak sekolah, pengelola kantin dan pelaksana MBG. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan meliputi kandungan gizi makanan, kebersihan dan keamanan pangan, kapasitas produksi, sistem distribusi, pengawasan serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
“Jangan sampai pola baru justru menimbulkan tumpang tindih pelayanan atau mengurangi kualitas MBG yang sudah berjalan. Semua harus berbasis kesiapan dan standar yang jelas,” katanya.
Helmi juga menyarankan agar apabila hasil kajian menunjukkan skema tersebut layak, penerapannya dilakukan secara bertahap dan terukur. Penentuan waktu, lokasi, mekanisme penyediaan makanan serta pola pengawasan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah agar pelaksanaan MBG tetap tertib dan efektif.
Pada akhirnya, kata Helmi, setiap pengembangan pola pelaksanaan MBG harus tetap berorientasi pada kepentingan peserta didik. Dengan perencanaan yang matang, standar yang jelas dan pengawasan yang kuat, pelibatan kantin sekolah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat program tanpa mengurangi tujuan utama MBG dalam menyediakan makanan yang bergizi, aman, sehat dan tepat sasaran. (**)
(AFIT)
