Lueng Bimba, Pidie Jaya _Acehpress.co.id – Harapan ratusan petani di Gampong Lueng Bimba dan Gampong Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, kembali berada di ujung ketidakpastian setelah aktivitas pengerukan lumpur di areal persawahan tiba-tiba terhenti dan alat berat keluar dari lokasi.
Namun, masyarakat menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak serta-merta menyalahkan pihak gampong maupun masyarakat.
Berdasarkan keterangan yang berkembang di lapangan, keluarnya alat berat diduga terjadi karena pelaksana kegiatan tidak menyediakan mobil tangki penyiram, yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan di lokasi. Pemilik Alat Berat tersebut sebagaimana kita tahu milik CV. Sahabat Sejati Jaya.
Kondisi tersebut dinilai penting untuk dijelaskan kepada publik agar tidak muncul kesan bahwa masyarakat atau pihak Gampong Lueng Bimba dan Gampong Buangan menjadi penyebab terhentinya proses rehabilitasi sawah.
Masyarakat Hanya Menginginkan Pekerjaan Berjalan dengan Baik
Masyarakat dan aparatur kedua gampong menegaskan bahwa sejak awal mereka sangat berharap program rehabilitasi tersebut dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target.
Setelah dua kali musim tanam mengalami kegagalan akibat banjir pada akhir November 2025, para petani justru menyambut baik kedatangan alat berat yang mulai mengeruk lumpur dari areal persawahan.
Dari sekitar 50 hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan berat di Gampong Lueng Bimba dan Gampong Buangan, baru sekitar 12 hektare yang sempat dikerjakan. Bahkan, pekerjaan di sebagian lahan tersebut disebut belum selesai sepenuhnya.
Karena itu, penghentian aktivitas dan keluarnya alat berat dari lokasi menjadi pukulan berat bagi masyarakat tani.
“Yang kami inginkan hanya pekerjaan ini diselesaikan dengan baik. Sawah kami sudah lama tertimbun lumpur dan kami sangat membutuhkan penanganan agar bisa kembali bertani,” menjadi harapan yang disampaikan masyarakat.
Keuchik dan Tokoh Masyarakat Turun Langsung ke Lokasi
Menyusul berhentinya pekerjaan tersebut, Keuchik Gampong Lueng Bimba, Muhammad Ikhsan, S.TP, Keuchik Gampong Buangan, Junaidi, bersama Imum Mukim Kuta Simpang, Marzuki Hasan, tokoh masyarakat, serta para petani turun langsung ke lokasi persawahan.
Kehadiran para aparatur dan tokoh masyarakat tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib para petani yang selama ini menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil pertanian.
Masyarakat berharap persoalan teknis yang terjadi dapat segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang, sehingga pekerjaan rehabilitasi tidak terus tertunda.
Jangan Jadikan Masyarakat sebagai Pihak yang Disalahkan
Masyarakat berharap tidak ada pihak yang menyudutkan atau memberikan kesan bahwa masyarakat gampong menjadi penyebab utama keluarnya alat berat.
Menurut informasi yang diperoleh di lapangan, persoalan yang terjadi berkaitan dengan kebutuhan pendukung pekerjaan, termasuk tidak tersedianya mobil tangki penyiram oleh pelaksana kegiatan.
Masyarakat menilai kebutuhan teknis dan fasilitas pendukung pekerjaan merupakan bagian yang seharusnya dipersiapkan oleh pihak pelaksana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.
Karena itu, apabila terdapat kendala teknis di lapangan, masyarakat berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi dan komunikasi yang baik, tanpa mengorbankan kepentingan para petani yang telah lama menunggu rehabilitasi sawah mereka.
Petani Hanya Ingin Kembali Menanam
Bagi para petani seperti M. Isa dan Yusri, persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar berhentinya sebuah pekerjaan proyek.
Mereka hanya ingin sawah yang selama ini menjadi sumber kehidupan dapat kembali produktif.
Setelah mengalami dua kali kegagalan musim tanam, setiap hari keterlambatan rehabilitasi semakin memperbesar kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kembali kehilangan musim tanam.
“Kami hanya berharap sawah ini segera dibersihkan dengan sempurna supaya kami bisa kembali menanam dan mencari nafkah,” menjadi harapan para petani.
Pemerintah Diminta Segera Turun Tangan
Masyarakat Gampong Lueng Bimba dan Gampong Buangan berharap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya serta pihak-pihak terkait segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Jika benar terdapat kendala fasilitas pendukung pekerjaan, termasuk kebutuhan mobil tangki penyiram, masyarakat berharap persoalan itu segera ditangani agar tidak menjadi alasan berlarut-larutnya penghentian rehabilitasi.
Program pengerukan lumpur yang direncanakan untuk membantu pemulihan lahan pertanian harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jangan sampai harapan ratusan petani yang sudah lama menunggu justru kembali terkubur di bawah tumpukan lumpur akibat persoalan teknis yang seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin sawah mereka kembali bersih, kembali produktif, dan kembali menjadi tempat untuk mencari nafkah bagi keluarga.
Pemerintah dan pelaksana kegiatan diharapkan dapat segera menemukan solusi, mengembalikan alat berat ke lokasi, serta menyelesaikan pengerukan hingga seluruh lahan yang terdampak dapat kembali dimanfaatkan oleh para petani.
Saat dikonfirmasi media terkait penghentian mendadak proyek rehabilitasi ini, ini penjelasan dari dua dinas terkait .
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Pidie Jaya, M. Nur, menyatakan bahwa pihaknya hanya berperan menunjuk lokasi pengerukan, sementara pelaksanaan teknis di lapangan sepenuhnya berada di tangan pihak pengelola proyek. Sebelumnya, Plt Kadis Pertanian M. Nur Isga menyatakan bahwa percepatan rehabilitasi terus dilakukan di sejumlah lokasi, dengan total lahan pertanian yang rusak akibat banjir mencapai 1.607 hektare.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya, Okta Handipa, memberikan penjelasan berbeda. Ia mengakui adanya informasi mengenai ketegangan di lapangan. “Saya dengar ada sedikit kesalahpahaman antara pihak pekerja dengan pihak Gampong sehingga mereka keluar,” ujar Okta. Okta pun mengimbau agar semua pihak tidak berselisih paham demi kelancaran bantuan.
Pewarta: CM Cek Mad
