Acehpress _ BANDA ACEH – Di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan zaman, ada satu hal yang tidak boleh hilang dari ingatan kolektif masyarakat Aceh, yakni kesadaran akan sejarah peradaban yang pernah membentuk jati diri bangsa ini. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan pijakan untuk menentukan arah masa depan.
Alam Peudeung bukan hanya simbol yang tergambar pada selembar bendera. Ia merupakan representasi perjalanan panjang sebuah bangsa yang pernah berdiri tegak sebagai salah satu kekuatan politik, ekonomi, dan pusat peradaban Islam terbesar di Asia Tenggara. Di balik setiap guratan dan filosofi yang terkandung di dalamnya, tersimpan kisah tentang keberanian, martabat, persatuan, dan semangat mempertahankan kehormatan.
Menghapus ingatan terhadap Alam Peudeung sama artinya dengan memutus mata rantai sejarah yang menghubungkan generasi hari ini dengan para pendahulunya. Namun demikian, mencintai Alam Peudeung tidak berarti menempatkannya berhadapan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam perspektif hukum positif Indonesia, setiap simbol daerah harus berada dalam koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara hukum menghendaki adanya keseimbangan antara penghormatan terhadap identitas lokal dan terjaganya keutuhan nasional. Karena itu, diskursus mengenai Alam Peudeung semestinya tidak diposisikan sebagai pertentangan antara Aceh dan Indonesia, melainkan sebagai ikhtiar menemukan titik temu antara penghormatan terhadap sejarah daerah dan kepastian hukum nasional.
Secara historis, Alam Peudeung telah hadir jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Simbol ini merupakan bagian dari warisan Kesultanan Aceh Darussalam yang pernah memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, pengembangan ilmu pengetahuan Islam, serta perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam konteks inilah, Alam Peudeung memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar atribut politik. Ia adalah warisan peradaban.
Oleh karena itu, pelestariannya harus dipahami sebagai upaya menjaga memori sejarah, bukan membangkitkan romantisme konflik masa lalu. Masyarakat yang besar adalah masyarakat yang menghormati sejarahnya. Jepang menjaga simbol-simbol tradisionalnya. Turki merawat warisan Utsmaniyah. Inggris melestarikan simbol-simbol kerajaannya. Semua itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas dan perjalanan bangsanya.
Aceh pun memiliki hak yang sama untuk menjaga dan merawat simbol-simbol sejarahnya sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Tidak ada yang salah dengan mencintai warisan leluhur, selama kecintaan itu diarahkan untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, dan penguatan identitas yang konstruktif.
Yang dibutuhkan hari ini bukanlah saling mencurigai, melainkan kedewasaan dalam memaknai sejarah. Alam Peudeung harus dipandang sebagai aset kebudayaan Aceh yang memiliki nilai historis, edukatif, dan identitas. Generasi muda Aceh perlu mengenalnya, mempelajarinya, serta memahami filosofi yang terkandung di dalamnya: keberanian dalam menghadapi tantangan, kehormatan dalam bersikap, persatuan dalam kebersamaan, dan semangat menjaga marwah.
Sebab, bangsa yang kehilangan sejarahnya akan kehilangan arah masa depannya. Merawat Alam Peudeung berarti merawat ingatan. Dan merawat ingatan adalah bagian dari merawat peradaban Aceh itu sendiri. Bukan untuk memisahkan diri dari Indonesia, melainkan untuk memastikan bahwa di dalam Indonesia yang majemuk ini, Aceh tetap berdiri dengan identitas, kehormatan, dan sejarahnya yang terjaga.”Sejarah yang dilupakan akan melahirkan generasi yang kehilangan akar. Alam Peudeung bukan sekadar simbol masa lalu, tetapi penanda jati diri yang harus tetap hidup dalam ingatan bangsa Aceh.”(*)
