PIDIE JAYA – Pemulihan pascabanjir menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, S.KP., M.PH., menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memperkuat sinergi untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Penegasan tersebut disampaikan Munawar saat menerima audiensi Ketua Tim Satgas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., bersama rombongan di Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya, Kamis. Pertemuan itu membahas perkembangan penanganan pascabanjir serta berbagai kebutuhan yang masih harus dipenuhi.
Munawar mengatakan percepatan pemulihan tidak akan berhasil tanpa kerja sama seluruh OPD. Menurutnya, setiap instansi harus bergerak bersama dan memanfaatkan kehadiran pemerintah pusat untuk menyampaikan persoalan yang masih dihadapi masyarakat terdampak banjir.
“Kehadiran pemerintah pusat harus kita manfaatkan untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai kita lalai, karena ini menyangkut percepatan pemulihan kehidupan warga. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri, semuanya harus bergerak bersama,” ujar Munawar.
Dalam rapat tersebut dipaparkan sebanyak 20.187 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir. Rinciannya, 13.187 unit mengalami rusak ringan, 3.921 unit rusak sedang, dan 3.069 unit rusak berat yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga melaporkan progres penanganan sektor perumahan. Sebanyak 1.342 unit hunian sementara (huntara) telah dibangun dan 1.324 unit di antaranya sudah ditempati warga. Sementara Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan kepada 1.431 kepala keluarga, sedangkan 389 kepala keluarga lainnya masih dalam proses penyaluran.
Selain itu, pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan 5.971 unit hunian tetap (huntap) Tahap II bagi rumah rusak sedang dan berat melalui skema insitu maupun mandiri. Di sektor air bersih, dari kebutuhan 155 titik sumur bor, baru 52 titik yang telah terealisasi sehingga masih diperlukan pembangunan 103 titik lagi.
Ketua Tim Satgas PRRP, Dr. Imran, menilai kerusakan jalan lingkungan akibat sedimentasi lumpur, genangan air, serta kerusakan struktur jembatan harus menjadi prioritas penanganan. Ia meminta persoalan tersebut diusulkan kepada kementerian terkait di Jakarta agar penanganannya dapat segera direalisasikan.
Imran juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak menunda pemanfaatan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah tersedia. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat publikasi capaian pembangunan melalui data yang akurat dan dokumentasi visual sehingga masyarakat dapat melihat secara nyata progres pemulihan yang sedang berjalan.
(Forkopimda)
(AFIT)
