Banda Aceh — Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di Kantor Gubernur Aceh ,(19/12/2025).
Kegiatan ini bertujuan menangani dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Rapat melibatkan lintas kementerian pusat seperti Kemenko Infrastruktur, Kemenko PMK, Kementerian PUPR, serta unsur Pemerintah Aceh yang dipimpin Sekda M. Nasir dan Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Nazib Faisal.
Menteri Koordinator Infrastruktur AHY juga mengikuti secara daring.
Empat agenda utama dibahas, yaitu pelaksanaan tanggap darurat tahap II hingga 25 Desember 2025, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, mitigasi risiko bencana, serta kebutuhan dan skema pendanaan.
Sekda M. Nasir menjelaskan bahwa bencana telah merusak jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan fasilitas umum, serta berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Pemerintah Aceh telah menangani bencana melalui enam klaster dan menginginkan dukungan pusat untuk mempercepat pemulihan.
AHY menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah berperan sejak fase tanggap darurat, termasuk pengiriman bantuan via udara dan pembukaan akses darat.
Ia mengarahkan sinkronisasi data kerusakan, pendampingan penyusunan rencana pemulihan, pembuatan roadmap komprehensif, serta monitoring evaluasi yang terbuka.
Setiap kementerian juga menyampaikan masukan terkait penanganan pascabencana Aceh.
