PIDIE JAYA | Acehpress.co.id — Rekonstruksi pascabencana di Pidie Jaya tidak boleh hanya dinilai dari besar kecilnya anggaran atau banyaknya paket pekerjaan yang selesai. Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, ST, MT, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan justru harus dilihat dari sejauh mana proses itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memulihkan kehidupan warga terdampak.
Penegasan tersebut disampaikan Hasan Basri saat bertindak sebagai Pembina Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Pidie Jaya, Senin, 2 November 2026. Apel dihadiri para asisten, staf ahli Bupati, kepala SKPK, kepala bagian, kepala subbagian, ASN, serta pegawai P3K penuh dan paruh waktu.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi warga Pidie Jaya. Persoalan itu mulai dari kepastian dan kualitas hunian tetap atau huntap, kerusakan infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat, hingga mutu hasil pembangunan di wilayah setempat.
“Keberhasilan rekonstruksi tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya paket pekerjaan yang diselesaikan. Yang paling penting adalah sejauh mana pembangunan mampu menjawab kebutuhan dan memulihkan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Wabup, seluruh proses rekonstruksi perlu dievaluasi secara serius. Evaluasi tidak hanya menyangkut perencanaan, tetapi juga pelaksanaan paket pekerjaan, kualitas konstruksi, transparansi anggaran, serta pengawasan terhadap hasil pembangunan. Dengan begitu, setiap proyek yang dikerjakan benar-benar memiliki manfaat dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Hasan Basri juga mendorong agar potensi dan tenaga kerja lokal mendapat ruang dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi. Menurutnya, anggaran pemulihan jangan hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Setiap program yang bersumber dari anggaran pemerintah, lanjutnya, harus memberi manfaat nyata, tepat sasaran, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga terdampak.
Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh pihak pelaksana rekonstruksi tidak mengabaikan berbagai aspirasi serta kendala yang berkembang di tengah masyarakat. Bagi Pidie Jaya, rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali apa yang telah hancur, melainkan memastikan masyarakat memperoleh hunian yang layak, infrastruktur yang berkualitas, serta kesempatan untuk bangkit secara ekonomi.
“Pembangunan harus meninggalkan manfaat, bukan persoalan baru bagi masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupannya,” pungkasnya.
Pewarta: CM Cek Mad
Sumber: Prokopim/Yuni
