PIDIE JAYA – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan pentingnya percepatan penanganan dan pemulihan pascabanjir susulan yang kembali melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada 31 Oktober 2026. Penanganan darurat, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur menjadi sejumlah prioritas yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat sekaligus mengurangi risiko banjir berulang yang selama ini membayangi permukiman warga.
Pada Selasa (3/11/2026), Tito Karnavian turun langsung meninjau tiga kampung terdampak banjir, yakni Dayah Husen dan Beuringen di Kecamatan Meurah Dua, serta Alue Ketapang di Kecamatan Bandar Dua. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi terkini permukiman, lingkungan, serta infrastruktur yang terdampak sekaligus mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat. Melalui peninjauan lapangan, pemerintah pusat ingin memastikan persoalan yang dihadapi warga mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai tingkat urgensinya.
Dalam kunjungan tersebut, Tito juga menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp200 juta kepada masyarakat Kampung Dayah Husen. Dari jumlah itu, sebesar Rp50 juta dialokasikan untuk kebutuhan dayah, sedangkan bantuan lainnya diperuntukkan bagi masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan primer dan perhatian khusus kepada warga lanjut usia (lansia). Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan keluarga setelah rumah dan lingkungan mereka terdampak banjir.
Dalam pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah, Tito menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan surat resmi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak bencana. Pedoman tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam mempercepat penanganan darurat dan pemulihan, termasuk pembiayaan pekerjaan yang dapat segera dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat, kontraktor, maupun pihak ketiga. Dengan dukungan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu bergerak lebih cepat dan tidak terhambat dalam menangani kebutuhan mendesak masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan akibat endapan material banjir. Tito menjelaskan bahwa pemerintah provinsi dapat menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat pembersihan dan normalisasi sungai. Material pasir dan batu yang memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan melalui mekanisme kerja sama resmi. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan kapasitas aliran sungai sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah melalui pengelolaan yang tertib dan bertanggung jawab.
Namun, Tito mengingatkan agar pemanfaatan material sungai tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni membersihkan sungai dan memulihkan kelancaran aliran air. Jangan sampai nilai ekonomi pasir dan batu justru menjadi orientasi utama, sementara sungai tetap tersumbat dan masyarakat masih menghadapi ancaman banjir. Karena itu, mekanisme kerja sama perlu dibahas bersama Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, KPK, BPKP, Kejaksaan, serta Kepolisian untuk memastikan kejelasan kewenangan, kepastian hukum, transparansi, dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Selain normalisasi sungai, Tito turut menekankan percepatan perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat banjir. Pekerjaan yang masih dapat ditangani pemerintah daerah didorong agar segera dilaksanakan dengan dukungan tambahan anggaran dari Presiden. Sementara kebutuhan yang melampaui kemampuan keuangan maupun kewenangan daerah dapat disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dikoordinasikan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bawah kepemimpinan Bupati Sibral Malasyi, S.Sos., M.M., diharapkan terus mengawal kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap tahapan pemulihan berjalan sesuai prioritas.
Tito juga mengajak masyarakat agar tetap bersabar dan menjaga semangat selama proses penanganan bencana berlangsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan warga yang terdampak bencana maupun banjir susulan. Pemerintah pusat dan daerah akan terus bekerja melalui pembagian tanggung jawab sesuai kewenangan dan kemampuan masing-masing. Dukungan tersebut menjadi penting bagi masyarakat yang saat ini masih membersihkan rumah, memperbaiki lingkungan, serta berupaya menghidupkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi yang sempat terganggu.
Kunjungan Mendagri bersama langkah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun kembali kehidupan masyarakat setelah banjir. Di Dayah Husen, Beuringen, dan Alue Ketapang, warga menantikan sungai yang kembali bersih, jalan dan jembatan yang kembali berfungsi, serta lingkungan permukiman yang lebih aman dari ancaman bencana. Sebab, pemulihan pascabanjir bukan sekadar memperbaiki kerusakan fisik, melainkan juga mengembalikan rasa aman, menghidupkan kembali perekonomian, dan menumbuhkan harapan masyarakat. Dengan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, Pidie Jaya diharapkan mampu bangkit dan menata masa depan yang lebih baik.
(AFIT)
