Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menyoroti masih banyaknya kendala di wilayah pelosok Aceh enam bulan pasca bencana banjir dan longsor di hadapan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasiw dan evaluasi capaian penanganan pemulihan pascabencana di Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, pada Selasa (9/6/2026).
Persoalan utama yang disorot Gubernur yang akrab disapa Mualem itu adalah sektor pertanian dan infrastruktur dasar. Menurutnya, masih banyak sawah yang belum bisa digunakan, begitupun dengan jaringan irigasi dan jembatan.
“Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,” katanya.
Menurut Mualem kondisi sungai di Aceh juga menjadi persoalan paling mendesak karena berdampak langsung pada risiko banjir dan kehidupan masyarakat sekitar aliran sungai.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan dampak bencana yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
“InsyaAllah kita kerja sama antara pusat dan Pemerintah Aceh, ini tugas kita agar penanganan sempurna, guna membangun yang sudah rusak dan hilang,” ujar pria yang akrab disapa Mualem itu.
Sementara Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah menyoroti tingginya tekanan inflasi di Aceh yang berdasarkan data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, ia berharap perhatian pusat guna menstabilkan kondisi perekonomian Aceh.
Wagub Fadhlullah juga memaparkan realisasi anggaran Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh hingga kini mencapai 45 persen. Ia berharap semua bupati wali kota terus memacu realisasi anggaran tersebut.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” ujar Wagub.
Dari pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional bahwa dari 18 kabupaten/kota terdampak, 10 di antaranya sudah kembali fungsional secara normal.
Tito juga menekankan adanya sejumlah indikator pemulihan lintas sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas. Untuk sektor pertanian, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan terdampak.
“Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,” ujar Tito.
Ia turut menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus Aceh, termasuk upaya pengembalian skema dua persen mulai tahun mendatang, guna mempercepat proses pemulihan pascabencana di Aceh.
“Oleh sebab itu, dana TKD yang sudah dikembalikan pada tahun ini dapat digunakan segera dan dihabiskan untuk berbagai program pemulihan bencana agar usulan anggaran tahun berikutnya dapat berjalan lancar,” pungkas Tito.
Rakor ini juga dihadiri Wakil 18 Bupati/Wali Kota terdampak bencana dan PIC Kementerian/ Lembaga.
