Sekolah Rakyat, Upaya Putus Rantai Kemiskinan
LHOKSEUMAWE – Kehadiran program Sekolah Rakyat di Kota Lhokseumawe dinilai menjadi angin segar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrem. Program pendidikan berasrama gratis tersebut diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas sekaligus menghadirkan kesempatan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang diinisiasi pemerintah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA. Melalui konsep pendidikan berasrama, para peserta didik tidak hanya mendapatkan pembelajaran di sekolah, tetapi juga dukungan berbagai kebutuhan dasar selama menjalani pendidikan.
Pemuda Kota Lhokseumawe, Faizar Rianda, mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat memiliki potensi besar sebagai langkah khusus pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Menurutnya, pendidikan dapat menjadi pintu penting untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh,” kata Faizar, Kamis (17/9/2026).
Ia menyebutkan, peserta didik Sekolah Rakyat berkesempatan memperoleh sejumlah fasilitas pendukung secara gratis. Mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian, perlengkapan belajar hingga layanan kesehatan, sehingga kebutuhan dasar siswa dapat lebih terjamin selama mengikuti proses pendidikan.
Namun, Faizar mengingatkan bahwa pelaksanaan program tersebut juga perlu dilihat secara menyeluruh dari perspektif kebijakan publik. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan tidak menimbulkan kesenjangan baru akibat perhatian dan alokasi anggaran pemerintah yang terlalu terkonsentrasi pada sekolah baru tersebut.
Menurutnya, sekolah-sekolah negeri yang telah lama berjalan juga tetap membutuhkan perhatian, terutama apabila masih menghadapi persoalan sarana, prasarana maupun kualitas layanan pendidikan. Karena itu, pemerataan pembangunan pendidikan perlu berjalan beriringan agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memastikan keberlanjutan anggaran untuk membiayai operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang. Pemerataan mutu tenaga pendidik menjadi hal lain yang perlu diperhatikan agar tujuan program tidak hanya kuat dari sisi fasilitas, tetapi juga menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.
“Oleh karena itu, dukungan terhadap arah kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat. Pemerintah harus memastikan pelaksanaannya berbasis data, transparan, dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional,” pungkas Faizar. (**)
(AFIT)
