BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Muhammad Nasir resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Aceh masa bakti 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah. Pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).
Pelantikan tersebut juga diikuti seluruh jajaran pengurus Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat peran KORPRI dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki posisi strategis sebagai organisasi yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.
Menurut Muhammad Nasir, Pemerintah Aceh meyakini kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.
Ia menambahkan, semangat membangun birokrasi profesional harus berjalan seiring dengan nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh. Nilai-nilai tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan,” ujar Muhammad Nasir.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan ASN merupakan salah satu dari tiga pilar utama penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bersama TNI dan Polri. Oleh karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara.
Prof. Zudan menjelaskan sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN sehingga perannya sangat sentral dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Potensi besar tersebut, menurutnya, harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Prof. Zudan juga memaparkan empat program prioritas KORPRI, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN. Seluruh program tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat. (*)
(AFIT)
