Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyambut baik pergantian tampuk pimpinan di Kepolisian Daerah (Polda) Aceh. Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah melantik Irjen Pol Ruddi Setiawan di Mabes Polri pada Sabtu (4 Juli 2026), menggantikan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah yang masuk masa pensiun.
“Penyegaran bagi Polda Aceh dengan ide-ide baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh, juga dalam merawat perdamaian Aceh. Polda Aceh adalah mitra Pemerintah Aceh,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (6 Juli 2026).
Sementara di Polda Aceh telah berlangsung proses penyerahan Pataka Machdum Cakti oleh Marzuki Ali Basyah kepada Ruddi Setiawan dalam upacara farewell parade dan serah terima jabatan di Lapangan Mapolda Aceh, Senin (6 Juli 2026). Malamnya dilaksanakan kegiatan lepas sambut Polda Aceh.
Nurlis mengatakan Gubernur Mualem meyakini bahwa Ruddi adalah sosok yang tepat pada yang waktu tepat memimpin Polda Aceh. “Gubernur mengucapkan selamat datang pada Pak Ruddi, mari kita bersama-sama membangun Aceh sebaik-baiknya. Terimakasih saya ucapkan kepada Pak Marzuki yang telah memberi warna tersendiri ketika memimpin Polda Aceh,” kata Mualem.
Dalam pandangan Gubernur Mualem, kata Nurlis, Polda Aceh sangat penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di Aceh. “Ekonomi akan tumbuh jika Aceh dalam kondisi aman dan nyaman. Dunia usaha sangat bergantung pada kondisi Aceh yang stabil,” kata Nurlis.
Sejauh ini, kata Nurlis, Gubernur Mualem berpandangan bahwa Polda Aceh juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik bahkan memiliki nilai lebih dalam mengakomodir kearifan lokal. “Memadukan kebijakan nasional dengan nilai-nilai budaya dan Syariat Islam di Aceh,” katanya.
Nurlis menjelaskan bahwa Gubernur Mualem mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama dengan Polda Aceh menjaga Aceh. “Sikap Gubernur Mualem merupakan bagian dari bentuk kerjasama yang kita tahu bersama disebut pentahelix,” kata Nurlis.
Pentahelix adalah sinergi lima unsur yang menjadi fondasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah (termasuk kepolisian) sebagai regulator dan fasilitator, akademisi menghadirkan riset dan invasi, dunia usaha menyediakan investasi dan teknologi, masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, dan media menyebarluaskan informasi sekaligus mengedukasi publik.
