PIDIE — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Anwar Sastra Putra, SH, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan aparat yang berujung pada penembakan warga di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026). Insiden itu terjadi saat masyarakat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan mengakibatkan seorang warga meninggal dunia serta sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka.
Anwar menilai peristiwa tersebut merupakan persoalan serius dan tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa. Menurutnya, penggunaan kekuatan dan senjata api terhadap masyarakat sipil harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
“Jika benar terjadi tindakan pemukulan dan penembakan terhadap warga sebagaimana informasi yang berkembang, kami mengecam keras tindakan tersebut. Aparat negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan dan korban jiwa,” tegas Anwar.
Ia meminta Panglima TNI dan Pangdam Iskandar Muda segera mengambil langkah konkret dengan memerintahkan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, dan independen terhadap dugaan keterlibatan personel dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, tidak boleh ada upaya menutup-nutupi fakta maupun melindungi siapa pun apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran hukum atau prosedur penggunaan kekuatan.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan ada impunitas,” ujarnya.
Anwar juga mempertanyakan pendekatan penyelesaian persoalan yang berujung pada jatuhnya korban di tengah masyarakat. Ia menegaskan, persoalan yang berkaitan dengan pengibaran bendera Bulan Bintang seharusnya disikapi melalui komunikasi, dialog, dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan kekerasan.
Menurutnya, persoalan simbol dan regulasi Aceh memiliki latar belakang sejarah serta landasan hukum tersendiri, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan qanun. Karena itu, perbedaan pandangan mengenai implementasi regulasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk menggunakan pendekatan represif terhadap masyarakat.
“Kalau ada persoalan mengenai aturan, selesaikan melalui jalur hukum dan dialog. Negara memiliki mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan. Jangan sampai persoalan regulasi justru dibayar dengan darah rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar mengingatkan bahwa perdamaian Aceh merupakan hasil perjalanan panjang yang dibangun dengan pengorbanan besar. Setiap tindakan yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, perdamaian tidak cukup hanya diucapkan dalam berbagai forum dan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui perlindungan terhadap masyarakat, penghormatan terhadap hak-hak sipil, serta penegakan hukum yang adil.
Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan, termasuk memastikan seluruh korban luka mendapatkan pelayanan medis yang layak.
Anwar mengajak masyarakat Pidie tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Namun, ia menegaskan, ketenangan masyarakat juga harus diikuti keseriusan negara dalam mengungkap kebenaran.
“Jangan biarkan peristiwa seperti ini menjadi luka baru bagi masyarakat Aceh. Kebenaran harus diungkap, korban harus mendapatkan perhatian, dan siapa pun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab. Perdamaian Aceh tidak boleh dicederai oleh tindakan yang melanggar hukum,” tutupnya.
